Lampaui target, BRGM raih penghargaan keterbukaan informasi publik.

BRGM meraih hasil yang tidak terduga pada saat acara Anugerah Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara virtual, Selasa (26/10). Acara ini merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIP terhadap ratusan badan publik di tahun 2021.

Agenda ini bertujuan mendorong lembaga publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Secara menyeluruh, KIP melakukan penilaian kepada 347 instansi, terdiri dari 34 Kementerian, 34 Provinsi, 107 BUMN, 33 Lembaga Non Struktural, 45 Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 85 Perguruan Tinggi Negeri, dan 9 Partai Politik.

Dari jumlah tersebut, disimpulkan bahwa sebanyak 83 badan publik meraih predikat informatif, diikuti dengan 63 badan publik yang berada pada tahapan menuju informatif, 54 badan publik di level cukup informatif, 37 badan publik dinilai kurang informatif, dan 100 badan publik mendapat penilaian tidak informatif. BRGM sendiri berhasil meraih masuk ke dalam kategori lembaga di tahapan menuju informatif.

Capaian ini merupakan lompatan kualitas yang cukup signifikan bagi BRGM. Sebelumnya, pada tahun 2020, BRGM pernah mendapat predikat sebagai lembaga yang tidak informatif berdasarkan penilaian menggunakan indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) dengan hasil kurang dari 39,9 dari maksimal angka 100. Untuk memperbaiki situasi yang belum memuaskan ini, BRGM lalu menyusun rencana strategik untuk meraih predikat lebih tinggi dalam hal keterbukaan informasi di tahun ini.

Maka, masuknya BRGM ke dalam 7 besar kualifikasi lembaga non struktural di tahapan menuju informatif adalah sebuah pencapaian diluar ekspektasi, ujar Didy Wurjanto, PPID Utama BRGM, terkait usaha yang dilakukan BRGM untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Diharapkan, pencapian ini dapat memotivasi untuk mendapatkan predikat tertinggi “informatif” di tahun mendatang.

Secara umum, peningkatan keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju arah yang menggembirakan. Hal ini ditegaskan oleh Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Pusat “Keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami perubahan ke arah perbaikan pengelolaan dan pelayanan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin, yang hadir memberikan penghargaan “Semua badan publik wajib menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas infrormasi yang bertujuan membangun kepercayaan masyarakat” pesannya.