Targetkan Dukungan Publik serta Komitmen Pemerintah Daerah, BRGM dan PWI Gelar Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove dalam Peringatan Hari Pers Nasional

SIARAN PERS

No: 01/SIPERS/BRGM/01/2022

dapat disiarkan segera

Peringatan Hari Pers Nasional menjadi momentum bagi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk menguatkan dukungan publik terkait kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove (PRM) nasional. Pada rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang digelar (20/22), BRGM bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar acara Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove. Kegiatan ini mengangkat tema “Peran Insan Pers Dalam Membangun Inisiatif Kolaborasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan”.

Workshop PRM ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam sambutannya, Menteri LHK menyampaikan rasa terima kasih kepada insan pers yang selama ini mengedukasi publik dan mengawal berbagai isu lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. “Pers membawa peran civic education dan civic mission yang penting bagi bangsa ini” ujar Siti Nurbaya.

Workshop program PRM nasional ini dibagi ke dalam dua sesi. Pada sesi pertama, dijelaskan terkait capaian, tantangan dan dampak yang telah dihasilkan oleh program PEN rehabilitasi mangrove tahun 2021 oleh Kepala BRGM. “BRGM mendapatkan target untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare sampai tahun 2024. Kami seringkali diberitahu, utamanya oleh bank dunia, bahwa proyek rehabilitasi 600.000 hektare ini adalah yang terbesar di dunia” cerita Hartono.

Melihat hal ini, BRGM mengharapkan ada perubahan pada sumber pembiayaan pada kegiatan PRM tahun 2022. “Kita tahu bahwa merehab mangrove butuh dana yang besar. Maka kami berharap tidak hanya dana APBN yang digunakan, namun juga berbagai macam sumber pembiayaan yang ada, seperti dana luar negeri, investasi, ataupun perusahaan-perusahaan yang punya concern untuk melestarikan mangrove” tambah Hartono.

Tercatat selama tahun 2021, BRGM telah berhasil merehabilitasi lahan mangrove seluas 29.500 Ha pada 9 (sembilan) provinsi prioritas dan 3.500 Ha pada 23 provinsi tambahan. Keberhasilan program PRM tidak terlepas dari kolaborasi dan peran dari berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah serta mitra kerja seperti perguruan tinggi dan swasta.

Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan PRM di tingkat tapak yang berjalan dengan masif. Sepanjang tahun 2021, program PRM berhasil difasilitasi dan dilembagakan hingga ke tingkat desa. Bentuk pelembagaan program PRM tercatat dari lahirnya 220 peraturan desa terkait kegiatan rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi prioritas.

Untuk itu, workshop PRM juga memberikan ruang bagi perwakilan dari pemerintah daerah untuk menyampaikan gagasan dan dukungan terkait PRM di tahun 2022. “Kami pemerintah Sulawesi Tenggara mendorong bupati/walikota untuk menetapkan hutan mangrove di luar kawasan hutan yang ekosistemnya masih baik untuk ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung dalam rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW), agar ekosistem mangrove terjaga” tegas Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara yang hadir langsung di acara.

Selain kolaborasi, arus informasi yang menyebar dengan efektif terkait program PRM menjadi bagian penting dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran publik. Pers berperan dalam menggugah kepedulian publik melalui penggaungan isu pentingnya menjaga lingkungan hidup, khususnya hutan mangrove.

“Penyelamatan hutan mangrove sama dengan penyelamatan masa depan kita. Maka kita berkumpul hari ini untuk meluruskan komitmen bersama untuk menggaungkan gerakan nasional penyelamatan mangrove” ujar Atal Sembiring, Ketua PWI dalam sambutannya.

Terakhir, sesi workshop ditutup dengan penyusunan draft kesepakatan mendukung program PRM. Kesepakatan ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari BRGM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Gubernur dari 9 Provinsi, Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGMD) serta perwakilan PWI.